Gass Tipis Tipis Medan Offroad dengan Yamaha WR155

Yamaha WR155R. Motor ini  di desain oleh para insinyur Yamaha untuk  penggunaan di jalanan aspal maupun off-road. Berteknologi mesin 4 Tak dengan kapasitas mesin 155 CC, motor ini cukup responsif untuk dipacu.

Dengan suspensi dan teknologi kopling, rangka dan teknologi lainnya dari pabrikan Yamaha, motor ini tidak hanya gesit dipacu dijalan aspal, tapi juga nyaman di jalan berbatu dan jalan licin. Motor ini saat dipakai pada jalan tanjakan dan turunan yang cukup extreem tetap nyaman dari sisi suspensi, juga aman untuk di kemudikan.

Salah satu kelemahan tapi juga kelebihan dari motor ini adalah beratnya.  Motor ini lebih berat dibandingkan motor trail dari pabrikan lain  karena memiliki fitur tambahan dan tangki bahan bakar yang cukup besar, yaitu 8.1 liter. Yamaha WR155R dirancang sebagai motor dual-purpose yang bisa digunakan di aspal dan off-road, sehingga memiliki rangka dan komponen yang lebih kuat.

Sebagai perbandingan berat beberapa motor trail yang sering dijumpai di jalanan :

• Yamaha WR memiliki berat 134 kg
• Kawasaki KLX memiliki berat 118 Kg
• Honda CRF memiliki berat 122 kg
• KTM 150 XCW memiliki berat 98 kg 

Categories: travelling

Rapat Koordinasi Persiapan Bakti Sosial Dalam Rangka HKN Ke-60

Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang diperingati setiap tanggal 12 November merupakan momen penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali menegaskan komitmen terhadap kesehatan nasional. Bakti sosial adalah satu kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dalam rangka memeriahkan HKN ke-60.  

Untuk menyiapkan suksesnya acara, diadakan rapat koordinasi. Rapat koordinasi bertujuan  :

Mengidentifikasi Kebutuhan dan Inventarisasi Masalah

Rapat ini mengidentifikasi kebutuhan hingga detail kecil, untuk mengidentifikasi potensi masalah atau hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan kegiatan. Dengan membahasnya secara bersama, solusi dapat ditemukan dengan lebih cepat dan tepat.

Mengoptimalkan Sumber Daya

Dengan rapat koordinasi memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik itu anggaran, peralatan, atau tenaga kerja. Dengan koordinasi yang baik, pemanfaatan sumber daya bisa lebih optimal dan efisien. 

Meningkatkan Komunikasi dan Kolaborasi

Komunikasi yang baik antar anggota tim atau divisi yang terlibat sangat menentukan kesuksesan jalannya. Dengan komunikasi yang baik, kolaborasi dapat terjalin dengan lebih lancar dan harmonis, serta meminimalisir kesalahpahaman, sehingga acara dapat berjalan lancar.

Membagi Tugas dan Tanggung Jawab

Rapat koordinasi diperlukan  pembagian tugas dan tanggung jawab antar panitia, sehingga setiap orang memahami peran masing-masing dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian, tumpang tindih pekerjaan bisa dihindari dan efisiensi kerja meningkat.

Categories: Administrator

Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Puskesmas, Labkesda Dan RSUD Kabupaten Ngawi.

Pengelolaan barang dan jasa di sektor pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan tersedianya kebutuhan bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Proses pengadaan yang baik akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan, efektivitas layanan publik, serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Namun, pengelolaan barang dan jasa juga rentan terhadap berbagai tantangan, seperti ketidakpahaman terhadap regulasi yang berlaku, risiko penyalahgunaan wewenang, serta ketidaktransparanan yang dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

Seiring dengan penerapan reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur proses pengadaan barang dan jasa. Salah satu regulasi yang paling penting adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pengadaan, meningkatkan transparansi, efisiensi, serta menciptakan persaingan yang sehat dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintahan.

Namun demikian, penerapan regulasi ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman teknis oleh aparat pemerintah, terutama di daerah, serta kurangnya keterampilan dalam mengelola proses pengadaan secara efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan khusus bagi pejabat pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan barang dan jasa, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka dalam memahami dan menerapkan regulasi serta praktik terbaik dalam pengadaan barang dan jasa.

Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai aspek-aspek hukum, prosedur, dan etika dalam pengadaan barang/jasa, serta meningkatkan keterampilan teknis dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pengadaan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya akan memperkuat sistem pengadaan barang dan jasa, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Categories: Administrator, PBJ

Forum Konsultasi Publik, Upaya Mewujudkan Pelayanan Prima

Forum Konsultasi Publik adalah wadah dialog antara pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dengan masyarakat atau pemangku kepentingan (stakeholders) untuk membahas, menerima masukan, dan menyampaikan informasi terkait kebijakan, program, atau proyek yang sedang atau akan dilaksanakan. 

Forum Konsultasi Publik mempunyai beberapa manfaat, antara lain : 

Identifikasi Masalah dan Resiko

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah  sering kali dihadapkan pada berbagai potensi masalah dan risiko yang dapat memengaruhi kelancaran dan efektivitas layanan yang diberikan. Identifikasi potensi masalah dan risiko ini penting untuk merencanakan langkah mitigasi yang tepat, sehingga pelayanan publik tetap optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Meningkatkan Partisipasi Publik

Partisipasi publik dalam pelayanan publik adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi layanan publik yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Partisipasi ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, serta memastikan layanan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan partisipasi publik diharapkan standar pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Membangun kepercayaan dan rasa kepemilikan (sense of ownership)

Dalam pelayanan publik sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat merasa terlibat dan bertanggung jawab terhadap layanan yang diberikan. Rasa kepemilikan ini menciptakan hubungan yang lebih baik antara masyarakat sebagai pengguna layanan dan pemerintah atau penyedia layanan. Diharapkan dengan hubungan positif pelayanan publik dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Categories: Pelayanan Publik